Sebagai seorang mahasiswa jurusan desain, Hermawan merasa perlu mengembangkan pengetahuan grafisnya. Selain internet, tempatnya menimba ilmu adalah buku atau majalah desain dari luar negeri. “Kalau beli yang baru dan dari luar negeri, harganya mahal banget, deh.” tutur Hermawan di sebuah siang di Jalan Semarang.

Dia berharap menemukan majalah Communication Art terbitan Amerika Serikat. Setelah menelusuri deretan lapak dan kios, Hermawan akhirnya menemukan majalah tersebut di sebuah kios buku seharga Rp.60.000. Harga yang akan baru akan dia dapat jika ada toko buku besar yang cukup gila untuk membanting harga buku impor hingga 70%. “Sekalipun edisi tahun lalu dan second-hand, majalah ini masih cukup berguna untuk dijadikan referensi desain…” ujarnya sambil menimang majalah itu.

Di sebuah lapak yang lebih sederhana di seberang jalan, Bu Ririn dan anaknya yang duduk di bangku SMP sedang berkeliling mencari buku pelajaran. Dibandingkan dengan di toko buku besar, harga buku pelajaran di Jalan Semarang bisa jauh lebih murah dan pilihan yang disajikan lebih beragam. Beberapa saat kemudian terlihat kantung plastik yang diberikan penjual kepada ibu dan anak itu tidak hanya berisi buku pelajaran yang dibutuhkan, tapi juga sebuah buku cerita.

Menurut Samirin, yang akrab dipanggil Cak Rin, Pasar buku yang terletak di dekat Stasiun Kereta Api Pasar Turi ini sudah ada sejak tahun 1975. Saat itu jumlah lapak buku di Jalan Semarang sudah sama banyaknya dengan yang ada sekarang. Berbeda dengan Pasar Blauran dan Tugu Pahlawan, pasar buku di Jalan Semarang tidak hanya menjual buku bekas dan majalah.

Selain harga yang cukup terjangkau, di Jalan Semarang bisa ditemukan berbagai macam bacaan, mulai dari buku pelajaran dan pegangan kuliah, kamus, sastra, dan berbagai macam majalah, baik dari dalam dan luar negeri.

Pada tahun 1990-an para pedagang buku Jalan Semarang juga sempat menghadapi penggusuran karena pendirian sebuah komplek rumah toko (ruko). Namun setelah itu para pedagang buku masih bisa membuka kembali lapak-lapak mereka.

***

Jika Malang dan Yogyakarta punya Jalan Sriwijaya dan Shopping Center, kenapa Surabaya yang kota besar malah menggusur pusat penjualan buku murah yang bisa diakses banyak kalangan? Keluh Cak Rin.

Cak Rin semakin miris ketika mengetahui bahwa di Yogyakarta, Shopping Center kini sudah semakin berkembang sejak dilakukannya peremajaan. Lapak-lapak dan kios buku ditempatkan dalam bangunan yang, sekalipun baru, tidak menghilangkan kesan sebagai pusat penjualan buku murah. Sekilas perhatian besar pemerintah kota Yogyakarta adalah tindakan yang wajar dan tepat, terutama jika mengingat predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar. Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan tentu tidak perlu memiliki pusat buku murah

Menyerah kepada stereotip Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan dengan minat baca rendah menyimpan bahayanya tersendiri. Jika memang demikian adanya, mengapa Jalan Semarang masih bertahan sejak tahun 1975?

Bahkan kota besar seperti Jakarta masih memiliki kawasan Kwitang dan Toko Buku Jose Rizal Manua di TIM tempat orang bisa menemukan buku bekas dan murah.

Tak usahlah kita mengajak Cak Rin membandingkan Indonesia dengan negara-negara Eropa. Kalau saja Cak Rin tahu bahwa di negara-negara seperti Kuba dan India, masyarakatnya bisa dengan mudah mendapatkan berbagai macam buku di alun-alun kota dan pasar dengan harga yang cukup terjangkau. Di kota dan negara mana pun, pusat buku murah dan bekas memang selalu menjadi tempat terjadinya interaksi kreatif warga kota, baik dengan sesama warga kota, maupun dengan identitas kotanya.

Di luar pertimbangan harga, seseorang yang menjual koleksi buku dan kamusnya di Jalan Semarang dan bukan ke tukang rombeng sebenarnya tanpa sengaja telah menjalin interaksi dengan warga kota lainnya: berharap ada orang lain yang meneruskan membaca dan merawat buku-bukunya.

Jika dikelola dengan baik, Jalan Semarang bisa membantu menguatkan identitas Surabaya, dengan menjadi kawasan wisata baca Surabaya bersama dengan pusat penjualan buku murah lainnya seperti Pasar Blauran. Lebih jauh lagi bisa diintegrasikan dengan jenis wisata yang sekarang mulai marak di Surabaya, yang tidak melulu perkara membeli tapi lebih semacam penyegaran nalar, seperti wisata sejarah dan wisata kuliner.

Selama ini saja, pelanggan Jalan Semarang tidak hanya warga Surabaya, tapi juga dari berbagai kota di sekitar Surabaya, seperti Gresik, Lamongan, Pasuruan, Malang, dan Jember.

***

Menjelang sore, arus lalu lintas di Jalan Semarang semakin riuh. Para pembeli buku yang kebetulan sedang berada di dekat pertigaan dekat Stasiun Pasar Turi harus berhati-hati terhadap mobil-mobil pribadi dan angkutan kota yang merubung orang-orang yang baru beranjak keluar dari stasiun Pasar Turi.

Cak Rin kembali melayani beberapa pembeli yang mencari buku bahasa Inggris dan seorang kakek yang ingin menjual koleksi Ensiklopedia. Sementara Hermawan dan seorang temannya, tertegun memandangi bentangan spanduk berisi tanda tangan dan dukungan warga Surabaya terhadap pedagang buku murah Jalan Semarang. Mungkin itu kali terakhir dia melihat begitu banyak buku murah di sebuah tempat.

Dalam lembaran-lembaran perencanaan Surabaya, pendapat warga Surabaya seperti Cak Rin dan Hermawan, mungkin tidak pernah ada. Yang ada mungkin hanyalah sketsa perencanaan kota nan dingin dan matematis dari para pengembang dan pemain bisnis properti. Dalam bayangan mereka, lembaran-lembaran kota yang lusuh seperti Jalan Semarang harus dihapus dari babakan sejarah kehidupan Surabaya.

Langit hitam pekat menyelimuti Surabaya di suatu sore. Hujan turun disertai tiupan angin kencang. Dari balik gorden jendela ruang kerjanya, Tri Rismaharini mengintip keluar. Wajahnya tegang. “Saya selalu panik kalau ada angin kencang, khawatir pohon di jalanan pada roboh,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu.

Sore itu, Tri Risma–sapaan akrabnya–lalu bersiap berkeliling memantau kondisi kebersihan Kota Surabaya. Setelah cuaca lebih baik, Tri Risma beranjak pergi. Mengenakan celana panjang dan kaus biru lengan panjang serta bersandal plastik, perempuan berjilbab itu menyetir sendiri kendaraan dinasnya.

Langsung terjun ke lapangan bukan hal seremonial bagi perempuan 46 tahun ini. Keliling kota tidak hanya dia lakukan menjelang peringatan hari besar, misalnya. Jika tidak ada rapat di kantornya, dia memilih memantau kebersihan jalan, saluran air, dan kondisi taman-taman kota, sekaligus langsung menilai kinerja bawahannya. Bila ada tempat yang masih kotor, anak buahnya yang bertanggung jawab di wilayah itu segera dipanggil untuk membenahi.

Tak jarang dia turun dari mobilnya, memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak atau membersihkan spanduk yang terpasang sembarangan. “Petugas kebersihan adalah manusia. Kalau terus diperintah, bisa tersinggung, jadi saya memilih memberi contoh,” katanya.

Sejak diangkat sebagai kepala dinas, dua tahun silam, Tri Risma langsung tancap gas. Dia memimpin anak buahnya menanami jalan-jalan protokol Surabaya dengan aneka jenis tanaman dari kebun bibit Wonorejo. Sebanyak 300 pegawainya yang biasa bekerja di kantor juga dikerahkan. “Mereka saya suruh kerja bakti dua kali seminggu,” katanya. Hasilnya bisa dinikmati sekarang. Sepanjang jalan Ahmad Yani-Darmo-Urip Sumoharjo hingga tengah kota terlihat asri.

Untuk menambah kesejukan, dibangun 13 air mancur di beberapa lokasi strategis, seperti di Monumen Bambu Runcing di Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution serta di perempatan Jalan Pemuda, Gubernur Suryo, Yos Sudarso, dan W.R. Supratman. Ini sedikit mengurangi teriknya suhu udara kota yang rata-rata mencapai 30 derajat Celsius itu.

Tangan dingin perempuan kelahiran Kediri ini juga berhasil menyulap wajah Taman Bungkul, yang dulunya kumuh, menjadi salah satu tempat favorit warga kota. Semula, meski bernama taman, Taman Bungkul tak lebih dari lahan tak terurus, tempat menginap para gelandangan dan pengemis.

Sekarang, rumputnya tertata rapi dikelilingi bunga dan pohon rindang. Taman ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti sarana bermain anak, arena skateboard, jogging track, serta fasilitas akses Internet tanpa kabel. Para pemain saham di dunia maya pun menjadi pengunjung tetap tempat dengan hotspot itu.

Kini, Tri Risma tengah menangani Taman Flora di kawasan Bratang dan mengincar kawasan seluas delapan hektare di Kecamatan Lakarsantri. Area itu rencananya hendak diubah menjadi hutan kota dan pusat flora.

Beberapa lahan kosong yang selama ini terbengkalai, seperti bekas tempat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dibenahi. Ada 11 lahan bekas SPBU yang sedang dihijaukan. Hasilnya sudah tampak di Jalan Sulawesi dan Biliton.

Bantaran sungai juga lebih bersih. Tengok saja pinggiran Kali Mas di sepanjang Jalan Ngagel. Tepi sungai yang awalnya hanya semak-semak kini menjadi taman, lengkap dengan tempat jogging dan bangku-bangku semen untuk kongko warga.

Yang terpenting dari semua itu adalah upaya lulusan teknik arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini melibatkan warga. Ada yang diajak menjadi “jaga kali” dan “jaga got”. Tugas mereka adalah menjaga agar sesama warga tidak membuang sampah di kali atau selokan. Warga yang tertangkap basah tiga kali membuang sampah sembarangan akan ditangkap dan disidang. Warga juga diajak memilah sampah kering dan basah untuk dijadikan kompos. Usaha ini cukup ampuh mengurangi volume sampah.

Kerja kerasnya menuai berbagai penghargaan, seperti penghargaan pengelolaan lingkungan dari pemerintah Austria dan Green Apple Award London untuk penghijauan kota. Warga yang bermukim di perkampungan padat kini mulai meminta Tri Risma juga menjamah tempat mereka. “Sekarang saya banyak diprotes warga, mengapa yang dibenahi hanya tengah kota,” ujarnya.

(Sumber: Tempo, 31 Desember 2007 - 6 Januari 200

Itulah baris dari sebuah iklan layanan masyarakat yang tayang di Kompas Jawa Timur Jumat 19 Oktober 2007. Teks yang mendahului tagline tersebut adalah penjelasan mengenai sejarah gedung yang dulu bernama “Del Algeemene Verzekerings Maatshcapij”. Perancang eksterior gedung itu adalah Jan Toorop. Selesai merancang eksterior gedung itu, Jan Toorop kembali ke Belanda dan menjadi seniman besar Art Nouveau.
Gedung itu terletak di Jalan Jembatan Merah Surabaya dan kini ditempati oleh sebuah perusahaan konstruksi PT. Metalco di Kantor.
Pernah pada sebuah siang yang terik, saya bersama seorang kawan berkesempatan mengunjungi sebuah gedung di sebelah gedung yang menjadi model iklan layanan masyarakat Kompas tersebut.
Hanya ada seorang ibu yang menyambut kedatangan kami. Mungkin karena gedung itu terlalu sering difoto atau jadi obyek wisata, ibu itu mengajak kami masuk dan mempersilakan kami mengambil gambar.
Dengan keramahan seorang pemandu wisata, dia menjelaskan kepada kami sejarah kepemilikan gedung itu. Dari penjelasannya, jelas sekali bahwa gedung itu berganti pemilik pada masa perusahaan-perusahaan asing Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu pada dekade 1950-an.
Ruangan yang dulunya sebuah hall besar sekarang dibatasi sekat-sekat kayu yang sudah kusam. Sekalipun demikian sekat-sekat itu tidak membuat ruangan terlihat kecil. Bagi kami, ruangan itu tetap terasa luas.
Bu Arum kemudian membawa kami ke meja kerjanya, sebuah meja kerja sebelum komputer menjadi perangkat wajib. Meja yang tidak dialasi taplak itu menjadi tempat Bu Arum untuk menata beberapa buku akuntansi, sebuah gelas teh, dan beberapa map yang sudah lusuh.
Setelah mengambil beberapa gambar, kami pamit pergi. Di jalan Jembatan Merah yang ramai dan tidak bertrotoar itu kami berjalan melintasi sepasang patung singa. Mungkin itu kunjungan terakhir kami ke daerah itu.
Paragraf penutup dalam iklan layanan masyarakat itu seperti teriakan yang penuh kesedihan: sejarah memberikan kesaksian menembus waktu, memendarkan realitas, menghidupkan ingatan, dan memberi petunjuk kehidupan.
Di kota yang selalu memandang ke depan, sejarah tidak menjadi petunjuk apa-apa.
Kurang jelas sebenarnya apakah iklan layanan masyarakat tersebut adalah sebuah bagian dari kampanye pelestarian bangunan tua di Surabaya ataukah hanya sekedar pengisi halaman kosong. Penempatannya pun kurang sanggup meraih perhatian pembaca, karena ditempatkan di pojok kanan bawah bercampur dengan jajaran iklan baris.

Soerjono Herlambang

”Batavia adalah kota yang matang dan bermartabat, sedangkan Surabaya adalah kota yang masih muda yang sedang dibangun. Bila Batavia adalah sebuah rumah, Surabaya adalah sebuah pasar dan sebuah pabrik. Kidung Surabaya adalah kidung para pekerja. Tak ada lagi tempat yang lebih ramai yang dapat ditemukan di sebelah timur Terusan Suez. Sepanjang hari jalanan penuh sesak, selalu bising, dan malam pun tak pernah sepi.…”

Deskripsi menarik tentang karakter Kota Surabaya di atas ditulis Macmillan (1926) dalam sebuah buku direktori perdagangan Asia. Awal abad ke-20 Surabaya memang dikenal sebagai pelabuhan tersibuk dan kota terbesar di seluruh wilayah koloni Hindia Belanda. Surabaya telah tumbuh menjadi salah satu kota pelabuhan dagang penting di Asia, sejajar dengan Kalkuta, Rangoon, Singapura, Bangkok, Hongkong, dan Shanghai.

Dalam sensus 1905 tercatat 150.000 jiwa penduduk mendiami kota Surabaya. Sekitar 20 persen dari jumlah penduduk adalah keturunan asing: 8.000 jiwa keturunan Eropa yang makmur, sekitar 15.000 jiwa komunitas China, dan 3.000 jiwa keturunan Arab. Seperti di kota kolonial lainnya, mereka tinggal dalam lingkungan hunian kelompok etnik masing-masing (ethnic quarter). Antara 1888-1916, sekitar 1.500 hektar perumahan baru selesai dibangun, sebagian besar dikerjakan oleh pihak swasta. Produksi gula dan tembakau yang melimpah dari lembah Brantas yang membentang dari Jombang, Kediri, hingga Madiun, mendorong lahirnya berbagai institusi perekonomian modern, seperti bank, asuransi, dan perusahaan-perusahaan ekspor-impor. Tingginya potensi dan aktivitas ekonomi kota, makin menarik pendatang-pendatang asing untuk membuka usaha atau bekerja, dan kemudian menetap di Surabaya.

Jauh dari jangkauan pusat pemerintahan kolonial di Batavia membuat Surabaya berkembang lebih leluasa. Perkembangan kota dagang berskala internasional ini dibarengi dengan tumbuhnya karakter kota modern dan kosmopolitan: egaliter, dinamis, multikultural, dan terbuka dari berbagai pengaruh asing.

Sejarah ”urbano-graphical”

Perjalanan panjang Surabaya melintasi abad ke-20 inilah yang ditulis secara cermat oleh Howard W Dick dalam sebuah buku menarik dan kaya informasi: Surabaya, City of Work, A Socioeconomic History (2003). Dick adalah ahli sejarah ekonomi Asia Tenggara dari The Australian Centre of International Business, University of Melbourne, Australia. Buku ini menjadi sangat penting karena mengisi kekosongan studi tentang perkembangan kota modern di Indonesia. Tidak banyak buku yang menulis sejarah sebuah kota dengan pendekatan yang menyeluruh dan utuh.

Mengenai sejarah modern Indonesia, terutama di Jawa, menurut Dick sebenarnya dapat dibaca lewat kisah dua kota besar Indonesia: Jakarta (Batavia ) dan Surabaya. Lewat analisis detail dua kota ini dapat dilihat bagaimana dramatisnya perjalanan modernisasi dan urbanisasi di negeri ini. Kasus Surabaya sendiri menjadi spesial karena cerita yang tercatat adalah kisah pergulatan sebuah kota menghadapi dua medan sekaligus: pasar internasional yang sangat dinamis dan gejolak kekuasaan politik nasional.

Pembahasan buku ini tidak menggunakan metode kronologi tunggal yang biasa digunakan dalam penulisan sejarah. Dick membagi analisisnya menjadi tiga subyek utama: (1) profil dan perkembangan sosio-ekonomi kota industri dan perdagangan; (2) peran dan adaptasi pemerintah kota di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan perumahan; (3) pola keruangan kota (urban spatial pattern) yang terbentuk sepanjang abad ke-20. Setiap subyek memiliki kronologinya sendiri dan saling melengkapi kedalaman pembahasan sudut pandang masing-masing. Sebagai penunjang analisisnya, Dick banyak menyajikan data statistik dengan sumber bervariasi, lengkap dan memiliki kerangka waktu yang panjang.

Wuisman (2003) menyebut pendekatan tersebut sebagai “a historical urbano-graphical”. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam, sistematis, dan komprehensif pada setiap unit analisis sebagai satu kesatuan kompleks, dinamis, dan terbuka dalam sebuah keterkaitan dengan dimensi-dimensi lain yang luas, seperti kaitan antara lokal dan global (space); dimensi waktu yang lampau, sekarang, dan yang akan datang (time); hubungan sosial antara wanita dan pria (jender), lintas generasi (generation), afiliasi etnis (cultural identity), pemilik modal dan pekerja (social class), pola kerja, waktu luang dan konsumsi (status), penduduk dan birokrat (governance), warga negara dan politikus (polity), kepentingan nasional dan pendatang asing (nationality). Dengan menganalisis sebagian besar keterkaitan antar-dimensi tersebut, buku ini tidak hanya mengungkapkan kompleksitas kehidupan kota Surabaya, tapi lebih jauh menggambarkan peran penting Surabaya dalam pengembangan dan modernisasi ekonomi wilayah timur Pulau Jawa dan Indonesia.

Perkembangan struktur kota

Penggunaan lahan (land use) pada hakikatnya adalah perwujudan fisik dari perubahan ekonomi dan sosial. Setiap terjadi pertumbuhan dan gejolak ekonomi dan sosial akan terekam dalam perubahan penggunaan lahan kota. Pola perubahan lahan yang terus-menerus pada akhirnya akan memengaruhi struktur kota secara keseluruhan. Dick membagi sejarah perkembangan struktur kota Surabaya menjadi empat tahapan: tahap pertama, kota pra-modern sebelum 1830-an yang masih dikelilingi oleh benteng kota; tahap kedua tahun 1830-1942, terbentuknya struktur kota modern dan munculnya fenomena suburbanisasi; tahap ketiga tahun 1942-1970, ditandai dengan mundurnya pusat kota kolonial dan menyebarnya permukiman kampung; tahap keempat mulai 1970-sekarang, ditandai membesarnya ukuran dan skala kota akibat dominasi pembangunan infrastruktur dan permukiman skala besar (kota baru) di pinggir kota.

Pembentukan struktur kota modern ditandai dengan keputusan untuk meruntuhkan tembok kota pada tahun 1871 dengan alasan demi kesehatan lingkungan dan kebutuhan ruang kota yang lebih luas sebagai akibat peningkatan pesat aktivitas ekonomi. Ekspansi ruang kota berlangsung ke arah bagian selatan di sepanjang Kalimas, di mana saat itu merupakan jalur transportasi penting yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan di pinggiran kota ke pusat kota. Dibukanya terusan Suez (1875) dan lonjakan industri gula dunia mempercepat pembentukan kota modern. Pada tahun 1890 dibangun 20 kilometer jalur trem uap yang menghubungkan kota lama di utara dengan permukiman dan kawasan industri baru di selatan. Pada tahun yang sama otomobil masuk ke Surabaya. Memasuki abad ke-20 Surabaya telah berubah drastis menjadi sebuah kota modern yang makmur, dipenuhi perkantoran kelas menengah, hotel-hotel mewah, mobil, pusat perbelanjaan yang prestisius, dan dikelilingi oleh perumahan-perumahan mewah dengan konsep kota taman (garden suburbs). Bahkan Gubernur Oost Java pada masa itu membanggakan Surabaya sebagai the most modern city in the Indies.

Pada sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi menarik banyak pendatang dari desa-desa sekitar Surabaya dan tinggal berjubel di perkampungan. Sayang Dick tidak cukup dalam membahas fenomena ini. Sebagai perbandingan, Santoso (1984) pernah menuliskan bahwa akibat pengembangan kota formal tidak menyentuh perkampungan, maka muncullah sebuah dualisme ruang kota yang bersifat sosial-politis antara area yang dihuni orang Eropa (bebouwde kom di bawah teritori stadgemeente) dan perkampungan penduduk asli (niet-bebouwde kom sebagai inlaandse gemeente). Dualisme ini yang menyebabkan perkampungan selalu menjadi korban dalam kebijakan peremajaan kawasan dan pemekaran kota. Lebih dari itu, dualisme ini menjadi masalah laten dalam pengembangan kota hingga saat ini.

Akan tetapi, kejayaan ekonomi Surabaya tidak cukup lama bersinar. Depresi ekonomi yang melanda dunia tahun 1930-an memberi pengaruh negatif bagi Surabaya, bahkan terberat bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Hindia Belanda. Seluruh sendi kehidupan kota menjadi terpuruk. Kuantitas ekspor gula melalui pelabuhan Surabaya seakan terjun bebas, dari 1,2 juta ton pada tahun 1928-1929 menjadi hanya kurang dari 0,4 juta ton pada tahun 1936. Kondisi ini membawa efek ganda ke sektor perekonomian lain, seperti: penurunan permintaan transportasi dan pergudangan, mengurangi aktivitas industri berat yang sebelumnya memasok kegiatan pabrik-pabrik gula. Muara dari keterpurukan ekonomi adalah kontraksi penghasilan dan konsumsi masyarakat secara menyeluruh, dan angka pengangguran melonjak tajam.

Episode 1930-an telah memberi sebuah pengalaman pertama keterkaitan dan ketergantungan ekonomi lokal dan dunia, jauh sebelum masalah globalisasi ekonomi merebak sekarang ini. Dimulai dengan pengaruh pembukaan terusan Suez yang membuka jalan integrasi ke pasar dunia, depresi ekonomi dunia juga mengakibatkan Surabaya lebih cepat terpuruk dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Tahun 1936, sebagai upaya mengatasi kemunduran ekonomi, pemerintah kolonial Belanda gencar mempromosikan Surabaya sebagai kota industri. Sebuah pamflet, Soerabaia and the Oosthoek: There Lies a Future for Your Business, menawarkan berbagai fasilitas yang ada di Surabaya, seperti pelabuhan dagang yang besar, pasar lokal yang menjanjikan, dan kemudahan penyediaan lahan untuk industri. Beberapa pabrik baru mulai dibangun, seperti lampu neon (Philips), minyak goreng dan sabun (Philippine Manufacturing Corp.), perakitan mobil (Dodge-NV Velodrome), dan sandal karet (Rubberfabriek Waroe).

Berbeda dengan masa sebelum depresi, pembukaan pabrik-pabrik baru tersebut tidak lagi berorientasi pada kepentingan ekspor, tapi lebih berorientasi pada pasar domestik. Setelah kejayaan industri gula redup, hubungan Surabaya dengan ekonomi dunia mencapai titik terendahnya. Sebagai perbandingan, pada masa yang sama, Jakarta dan Jawa Barat masih bisa bertahan di pasar dunia lewat produksi perkebunan karet dan teh. Tapi selain pergeseran tren ekonomi dunia, ada hal lain yang merisaukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni membanjirnya barang-barang murah produk Jepang di pasar lokal. Pada tahun 1934 tercatat sepertiga dari seluruh barang impor yang masuk ke Hindia Belanda berasal dari Jepang. Untuk bersaing dengan produk Jepang, pemerintah kolonial harus mendorong tumbuhnya industri yang berorientasi kebutuhan domestik. Surabaya kembali dilirik oleh banyak investor karena kesiapan infrastruktur dan institusi ekonomi modern peninggalan masa sebelumnya. Demikian juga posisi Pelabuhan Tanjung Perak yang akan berperan besar dalam faktor distribusi barang, terutama ke wilayah Timur Hindia Belanda.

Pada 3 Febuari 1942 bom pertama Jepang menghantam Surabaya. Satu bulan berikutnya, 6 Maret, tentara Jepang mendarat di Wonokromo. Beruntung tidak banyak kerusakan di sektor industri. Dua minggu setelah menguasai kota, sebagian besar pabrik kembali beroperasi di bawah supervisi militer Jepang. Tapi jenis produksi lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan perang, seperti industri tekstil, baja, dan galangan kapal. Melihat potensi Surabaya sebagai pusat industri, militer Jepang terdorong menyusun rencana besar untuk membuka perkebunan kapas di bekas lahan-lahan perkebunan gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Belum sempat terlaksana, Jepang harus menyerahkan kembali Surabaya kepada tentara Sekutu pada akhir 1945.

Antara 1945-1949 tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang mencoba kembali berkuasa di Indonesia. Infrastruktur vital yang selama ini menjadi andalan Surabaya sebagai kota industri, seperti pelabuhan dan pembangkit listrik, belum kembali pulih. Sebagian kerusakan akibat pertempuran tahun 1945, tapi sebagian lagi akibat terputusnya hubungan dengan wilayah-wilayah pinggiran kota yang dikuasai oleh pejuang republik. Sebagai gambaran, sebelum perang produksi energi mencapai 14.000 KW, tapi seusai perang produksi menurun drastis hingga sekitar 2.000 KW.

Setelah pengakuan kemerdekaan tahun 1949, pertumbuhan ekonomi Surabaya dipicu kembali dengan pembangunan beberapa pabrik baru di daerah-daerah penyangga (hinterland) seputar Surabaya. Di Gresik dibangun pabrik semen, caustic soda, dan karung goni. Bahkan pabrik semen Gresik merupakan proyek investasi terbesar di Indonesia awal pascakemerdekaan. Proyek ini menyerap 14 juta dollar dari total kredit pinjaman 100 juta dollar yang diterima Bank Ekspor-Impor dari Amerika Serikat. Beberapa investor asing juga mulai kembali beroperasi. Pemulihan ekonomi kota lagi-lagi terhadang oleh keluarnya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tahun 1960-an.

Di sisi lain, arus migrasi spontan terus berlanjut setelah masa kemerdekaan. Dari sekitar 600.000 jiwa pada 1949, populasi Surabaya diperkirakan berlipat mendekati 1 juta jiwa pada 1956. Untuk bertahan hidup mereka menempati lahan-lahan kosong di sekitar infrastruktur publik, seperti bantaran kanal dan rel kereta api. Wajah kota Surabaya kembali menjadi kumuh.

Membangun kota industri

Peralihan kekuasaan politik ke Orde Baru pada akhir 1960-an membawa angin perubahan. Ada dua hal pokok yang harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya pada awal 1970-an. Pertama adalah mencoba menangani pemekaran kota dan juga mengintegrasikan kawasan-kawasan industri baru, baik yang di dalam kota maupun di wilayah tetangga, seperti Gresik dan Sidoarjo, ke dalam sebuah rencana induk kota (master plan). Kedua, untuk menangani perkampungan yang disinyalir masih terdapat sisa pengaruh komunisme, pemerintah kota mengusung dua program yang berlawanan: peremajaan kawasan lewat penggusuran dan perbaikan kampung (KIP).

Awal 1990-an dilakukan revisi master plan untuk mengakomodasi perkembangan kota terakhir. Konsep koridor-koridor pengembangan diperluas dengan konsep jalan lingkar (ring road) terkait dengan rencana pembangunan jembatan Surabaya-Madura. Revisi juga untuk mengantisipasi (sekaligus mengendalikan) ledakan proyek-proyek real estate berskala sangat besar (very large scale projects) di pinggir kota. Sekitar delapan developer besar dari Jakarta tercatat menguasai lahan sekitar 6.300 hektar. Berbagai konflik kepentingan mulai muncul, terutama berkaitan dengan keinginan developer mengubah rencana peruntukan lahan pertanian produktif atau area konservasi alam menjadi lahan perumahan.

Pada periode yang sama, terjadi juga perubahan besar di pusat kota. Kawasan Jembatan Merah dan Tunjungan disulap kembali (redevelopment) menjadi kawasan pertokoan modern dan mewah. Modus yang digunakan mirip dengan proyek sejenis di Jakarta: mengalihfungsikan lahan-lahan milik pemerintah atau militer yang terletak di lokasi strategis. Atau menggusur kawasan perkampungan yang dianggap ilegal atas nama optimalisasi nilai lahan pusat kota.

Pemusatan kekuasaan politik di Jakarta, di mana seluruh kebijakan investasi asing hanya bisa diputuskan oleh petinggi Jakarta, menyebabkan turunnya daya tarik Surabaya bagi investor asing. Akses ke birokrasi pusat menjadi pertimbangan utama dalam melakukan investasi. Antara 1967-1978 tercatat 43 persen investasi asing nonminyak diserap oleh Jakarta dan Jawa Barat, dan hanya 5 persen yang ditanamkan di Jawa Timur.

Hingga 1986 industrialisasi di Surabaya dan sekitarnya lebih banyak dipicu oleh investasi domestik. Peningkatan kapasitas PLTU Tanjung Perak dari 50 MW menjadi 150 MW telah mendongkrak kapasitas produksi Semen Gresik berlipat tiga dan pendirian pabrik Petrokimia. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga banyak tertolong oleh keberhasilan Revolusi Hijau di Jawa Timur pada awal 1970-an, khususnya program intensifikasi tanaman padi. Program ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang pada akhirnya membuka lebar pasar domestik untuk kalangan produsen barang-barang konsumsi (consumer goods).

Seperti mengulang model pertengahan 1930-an, pembangunan Kawasan Industri Rungkut tahun 1975 memosisikan Surabaya kembali sebagai kota industri yang berorientasi pada produk substitusi impor dan pasar domestik. Dalam waktu sepuluh tahun, kawasan industri seluas 245 hektar terisi penuh dan menampung sekitar 26.000 pekerja. Penemuan ladang gas di lepas pantai timur pulau Madura pada pertengahan 1990-an memicu masuknya investor asing ke pengembangan industri berat di Jawa Timur, khususnya industri petrokimia. Pada tahun 1994, untuk pertama kali Jawa Timur menempati peringkat pertama dalam tingkat investasi asing di Indonesia.

Dikaitkan dengan krisis energi belakangan ini, keputusan untuk melayani kepentingan domestik sepertinya menjadi berkah yang tersembunyi (blessing in disguise) bagi kota Surabaya. Tentu akan lain ceritanya bila produksi gas Madura pada saat itu diperkirakan cukup untuk kepentingan ekspor.

Siklus hidup kota

Terhadap pendekatan pembangunan kota pada masa Orde Baru, Dick mencatat terjadinya pengulangan pendekatan pada zaman kolonial Belanda seperti sebuah siklus yang memutar balik. Cara pembebasan lahan saat real estate boom baik pada 1890-an dan 1980-an relatif sama. Lewat koalisi elite antara pejabat publik dan developer, sering kali atas nama kemajuan kota, mereka dapat menguasai dengan murah tanah-tanah milik petani dan penghuni perkampungan. Walau sudah merdeka, dualisme ruang kota produk kolonial (bebouwde kom dan niet bebouwde kom) masih saja terendap di bawah sadar mereka. Demikian juga konsep pembangunan perumahan-perumahan baru, tetap saja dirancang terpisah dari kenyataan sehari-hari. Mereka tetap memandang penghuni kampung sebagai sosok yang asing dan susah diatur. Alih-alih yang diproduksi tetap perumahan terpisah dari lanskap kota yang nyata, yang bakal memicu kesenjangan sosial yang makin tajam.

Di balik kritiknya, Dick menutup buku dengan kalimat yang bernada optimis: The new era of local autonomy that began on 1 January 2001 gives Surabaya the best opportunity since Independence to assert its identity and chart its own course.

Soerjono Herlambang Dosen Jurusan Planologi dan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara

Dimuat di Kompas, Sabtu, 15 Oktober 2005

 

GOENAWAN MOHAMAD

Perlu ada imajinasi arsitektural yang hendak merayakan nostalgia sebagai kesadaran puitis tentang masa lalu yang intim. Dengan demikian, sebuah kota membutuhkan sebuah “sajak panjang” dan tak hanya harus didirikan dengan ketidaksabaran.

Agaknya ada hubungan yang tersembunyi antara kesusastraan Indonesia, kota, dan sejarah. Hubungan itu tidak lazim dibicarakan, namun sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa jika kita ingat akan Revolusi Agustus, ketika dari Jakarta “Indonesia” dimaklumkan, dan sebuah negara-bangsa berangkat dari pertengahan abad ke-20. Dalam suasana itu dorongan kreatif—dan juga ketegangan—terbit di Jakarta dalam bentuk semangat modernisme.

Pembawa suara modernisme yang paling jelas tentu saja Chairil Anwar. Saya kutip sebuah sajaknya yang menunjukkan sebuah hubungan erat antara ekspresi puitik dengan latar kota dan latar waktu:

Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa

Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka

Pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda:

Kenyataan-kenyataan yang didapatnya

(Bioskop Capitol putar film Amerika,

Lagu-lagu baru irama mereka berdansa).

Kami pulang tidak kena apa-apa

Sungguhpun Ajal macam rupa jadi tetangga

Terkumpul di halte, kami tunggu trem dari kota

Yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa.

Kami, timpang dan pincang, negatip dalam janji juga

Sandarkan tulang-belulang pada lampu jalan saja

Sedang tahun gempita terus berkata

Hujan menimpa. Kami tunggu trem dari kota.

Dalam sajak yang ditulis di tahun 1949 ini, Jakarta hadir dalam sebuah sketsa yang cepat: bioskop Capitol, daerah Kota, arena dansa, trem, halte, tiang lampu jalan. Tapi, yang juga terasa dari karya Chairil ini adalah sebuah suasana monoton. Tiap baris berakhir dengan bunyi a yang sama. Tak ada nada riang, yakin, atau bangga, meskipun sajak ini menyebut gelanggang bersenda, jam-jam orang menonton film, mendengarkan lagu, dan berdansa.

Agaknya kesatunadaan yang muncul dari sajak itu berasal dari semacam rasa jemu: ada yang jadi rutin dalam sebuah keadaan di mana apa yang alamiah dan purba (hujan dan Ajal) telah kehilangan pesonanya di antara benda-benda teknologi (trem, lampu jalan), yang juga ditongkrongi sebuah tata yang sudah pasti (dengan halte sebagai penanda).

Paralel dengan itu, sebuah subyek, aku, juga nyaris kehilangan dirinya. Dalam sajak itu dikatakan, “aku” berkisar antara mereka, “aku” terpaksa bertukar rupa, dan aku mencoba pakai mata mereka. Ini tentu saja sebuah tema klasik yang kita kenal: individualitas yang harus bernegogisasi dengan kelompok. Pada akhirnya dalam sajak ini aku itu pun berbaur menjadi kami, atau berselang-seling dengan kami.

Menarik bahwa Chairil menyebut kami itu timpang dan pincang dan negatip dalam janji. Ada kesan bahwa ketika individu berubah jadi himpunan, manusia jadi acuh tak acuh kepada kefanaannya sendiri yang sunyi. Waktu tak menimbulkan gentar. Kefanaan itu kini hampir sepenuhnya berada dengan sebuah jarak, di luar diri: Ajal tampak jadi lazim, (macam rupa jadi tetangga, tulis Chairil); waktu yang menggerogoti usia datang dalam bentuk trem dari kota yang bergerak malam hari dengan suara yang seperti gigi yang gemertak.

Ada sikap lalai atau pasrah: orang-orang hanya menyandarkan tubuh mereka ke tiang lampu, menunggu kereta datang, juga ketika hujan turun. Orang-orang hanya pasif walaupun semua itu terjadi dalam sebuah tahun yang genting: tahun gempita terus berkata.

Chairil tak menyebutkan apa yang bergemuruh di saat itu; mungkin di tahun 1949 itu ia merasakan suasana hidup antara harapan dan rasa gentar, antara merasa berdaulat dan di ambang malapetaka, antara merasa perlu berdoa dan merasa berdosa, antara bebas dan terkutuk, tak lama setelah Perang Dunia selesai, Indonesia merdeka, dan Perang Dingin mulai. Saya menduga demikian karena dalam bagian lain dari sajak ini—yang tak saya kutip lengkap di sini—Chairil menyebut dalam malam ada doa sebelum ia menyebut segala sifilis dan segala kusta, dan derita bom atom pula.

Apa pun kurun sejarah yang hendak diungkapkan Chairil dalam sajak itu, di dalamnya tersirat rasa tertekan yang bergumam: rasa tertekan oleh waktu yang datang dengan teknologi dan organisasi—waktu sebuah kota besar, yang menyodorkan diri dalam bentuk jadwal kerja, batas awal dan akhir buat waktu senggang, jam yang menentukan trem datang dan pergi. Dengan kata lain, waktu yang telah menjadi sepenuhnya eksterior, yang tak ditentukan di dunia “kecil” seorang penghuni, dunia “interior”-ku, di momen ketika aku berdaulat.

Tapi, dunia interior itu tak hendak surut, apalagi punah. Justru sebaliknya. Kita tahu, kita yang tinggal di Jakarta yang kian padat dan kian mekar ini bahwa makin lama sebuah tempat tinggal makin berangsur jadi sebuah stasiun transit. Kita di sana seakan-akan hanya singgah, cuma beberapa jam dalam sehari. Selebihnya kita di tempat kerja atau di jalan yang macet dan panjang, dalam kendaraan atau dalam kelimun orang-orang yang umumnya tak saling kenal—sebuah himpunan di mana tiap orang hidup dengan pikiran, fantasi, rasa cemas, atau bahagia masing-masing.

Pada gilirannya, kepadatan dan mobilitas menyentuh tempat tinggal itu sendiri. Kamar dengan cepat berubah penghuninya, secepat iklan kontrak dan jual-beli rumah yang berbaris rapat di halaman surat kabar harian. Ketika sebuah ruang tinggal kian dialami sebagai komoditas—yang nilai gunanya telah diubah jadi nilai tukar—maka keadaan transit yang saya sebut tadi jadi lengkap. Bukan aku saja yang hanya “singgah” di rumahku, tapi rumahku juga hanya “singgah” dalam diriku.

Tapi, justru di dalam keadaan itulah terjadi apa yang oleh Walter Benjamin disebut sebagai “fantasmagoria dari yang-interior”. Dalam tiap keadaan yang tak stabil dan mengalir lekas dari luar, ada dorongan hati manusia untuk menemukan yang tetap dan mengklaim kembali sifat permanen dalam tiap ruang privat.

Saya kira itu juga yang tersirat dalam puisi Chairil sebagai bentuk: sesuatu yang tercatat sebagai kesaksian yang akrab, “batin”, tentang sebuah latar ruang dan waktu. Puisi itu juga sebuah dorongan hati untuk mengembalikan yang “interior” dengan intens—satu ciri modernisme kesusastraan, yang mulai tampak secara terbatas bahkan sejak tahun 1930-an, dan kian jadi ekspresif di sekitar Revolusi Agustus, tatkala luruh, bahkan runtuh, pelbagai konstruksi sosial yang berkenaan dengan ruang dan waktu.

Di sini kita lihat sesuatu yang paradoksal: dalam arus modernitas—seperti yang terjadi dengan bangkitnya kota-kota besar, terutama di Dunia Ketiga—justru ada arus lain yang mencoba melawan atau mengelakkannya; arus itu adalah arus puisi yang menolak untuk menyerah jadi bagian dari instrumentalisasi ruang dan waktu, arus yang tak mau tunduk kepada yang eksterior. Mungkin itulah yang menjelaskan kenapa setelah Chairil, ketika modernitas semakin merasuk ke daam kehidupan Indonesia, puisi tak bisa kembali ditulis dengan ekspresi seperti masa sebelumnya, misalnya masa Pujangga Baru.

II

Harus saya katakan di sini, waktu yang tersembunyi akrab dalam puisi modernis adalah waktu yang sebenarnya menjadi bermakna justru karena ia lemah, lain, dan terasing.

Di luarnya: sejarah.

“Sejarah” di sini punya dua pengertian yang saling bertentangan. Yang pertama, seperti ketika orang mengatakan “aku ingin membuat sejarah”, adalah proses melupakan. Inilah yang kita saksikan dalam terjadinya kota-kota di Dunia Ketiga di masa pascakolonial. Proses melupakan itu ada yang didorong oleh hasrat memutuskan secara radikal hubungan dengan masa lalu yang dibentuk sang penjajah.

Kita menyaksikannya di Jakarta bukan saja dengan perubahan nama-nama wilayah dan jalan, tapi juga dengan hancur atau terabaikannya arsitektur lama. Tapi, kemudian kehendak “membuat sejarah” itu punya dinamika tersendiri yang tak ada hubungan langsung dengan politika ingatan. Ledakan penduduk, ketimpangan antarwilayah, impetus modal dan pasar, dan lain-lain, ikut membuat Jakarta—seperti kota-kota besar lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—seakan-akan berangkat, dengan tergesa-gesa, dari tahun 0.

Di hari-hari ini agaknya tak ada yang lebih mencengangkan ketimbang Shanghai sebagai contoh kecenderungan itu. Kota di negeri dengan kebudayaan yang amat tua ini segera tak akan menyaksikan berdirinya kembali gaya arsitektur China lama, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Perusahaan Inggris Atkins, misalnya, telah memenangi sebuah kompetisi untuk merancang Kota Taman Songjiang menjadi wilayah kota kecil dan dusun Inggris, di tengah sawah-sawah di Pudong. Kota Baru Gaoqiao disulap jadi sebuah wilayah dengan arsitektur gaya Belanda tradisional—lengkap dengan pahatan bunga tulip raksasa.

Yang menarik dari pembangunan di Shanghai ialah bahwa di sini sejarah dibuat dalam arti melupakan, tapi sekaligus juga mengingat. Persisnya, di sini yang direproduksi adalah ingatan yang berbeda. Memang orang dengan mudah akan mencemooh atau mempersoalkan: tidakkah China punya khasanah ingatannya sendiri—yang tak juga punah setelah Revolusi? Mengapa harus “Eropa” yang “asing”?

Di tahun 1957 eseis Mh Rustandi Kartakusuma mengecam tendensi yang disebutnya sebagai “Indonisasi Ciliwung” dalam kesusastraan dan kesenian Indonesia: lahirnya, di Jakarta, sebuah kebudayaan “indo” atau “mestizo”, juga kesusastraannya. Bagi Rustandi, sejarah adalah mengingat, bukan melupakan. Disuarakan menjelang tahun 1960-an, menjelang “kebudayaan nasional” yang otentik jadi doktrin resmi yang harus ditaati, ketika semangat “berdikari” menjulang, pandangan seperti Rustandi itu memang umum berlaku.

Tapi, baik sejarah sebagai produksi yang berdasarkan lupa maupun sejarah sebagai produksi ingatan, keduanya problematis. Pada akhirnya lupa ataupun ingatan adalah tafsir atas masa lalu, atau bisa dikatakan, tak ada masa lalu kecuali tafsir yang tak memadai.

Demikianlah Rustandi menampik lupa, tapi ia sendiri melupakan bahwa sejak kota ini berdiri, Jakarta adalah sebuah karya hibrida—dan agaknya ia tak seharusnya disalahkan. Yang bersifat “mestizo” tidak dengan sendirinya sebuah cela—sebagaimana ide tentang “Indonesia” sendiri adalah ide percampuran yang tak mudah, dianggit dari dan diperebutkan oleh pelbagai anasir yang masing-masing “lain” (dan dalam arti tertentu “asing”), meskipun tiap kali ia bisa memberi makna bagi unsur yang berbeda-beda itu.

Juga para pembangun Shanghai akan selalu bisa mengatakan, sebagaimana layaknya pewaris Marxisme, bahwa masa lalu, sebagai catatan sejarah, senantiasa merupakan catatan sejarah dari yang berkuasa. Mereka juga akan bisa menegaskan masa lalu China yang feodal tak punya tempat di abad ke-21.

Mereka juga akan bisa menunjukkan bahwa Shanghai abad ke-21 berbeda dengan Shanghai di awal abad ke-20—Shanghai yang terbagi-bagi dalam pelbagai koloni orang Eropa dan Jepang, Shanghai dalam novel termasyhur Malraux, La Condition Humaine. Kini Shanghai ditentukan oleh para penguasa China yang berdaulat.

Sejarah sebagai masa lalu, sebagaimana sejarah sebagai proyek masa depan, selamanya mengandung unsur “asing” – bukan dalam arti etnis, atau “budaya”, tapi dalam arti generasi. Di awal abad ke-20 para penghuni Brugges, kota tua di Belgia itu, adalah orang yang asing dibandingkan dengan mereka yang mendirikan kota itu di abad ke-9. Tak mengherankan bahwa mereka mengabaikan peninggalan yang terhantar di dekat mereka. Baru setelah datang orang Inggris yang berkunjung, pelan-pelan arsitektur tua kota itu dibangun kembali.

Dalam hal ini, ingatan akan ke-”asli”-an tak relevan lagi. Menara yang menjulang di Balai Pasar kota itu, yang oleh buku panduan turis dikatakan berasal dari abad ke-14, sebenarnya hanya sebuah tiruan yang dibuat abad ke-19. Kanal-kanal Brugges yang cantik yang seakan-akan hidup terus berabad-abad itu sebenarnya berasal dari tahun 1932.

III

Sebab itu, perkenankanlah saya di sini menolak memberi sejarah bobot yang tinggi. Sejarah adalah perkara langkah besar, bagian dari waktu yang eksterior. Albert Camus, dalam mencoba memberi eulogi buat kota kelahirannya, Oran, di Aljazair—kota yang punya sedikit petilasan sejarah, dan hanya punya laut biru, langit lazuardi, gurun perkasa, dan tubuh yang akrab dengan matahari dan kematian—melihat kota-kota tua di Eropa dengan jeri: di sana, kata Camus, dalam “pusaran yang memusingkan dari abad-abad revolusi dan kemasyhuran”, ruang tak cukup memberikan sunyi.

Saya bukan datang dari kota seperti Oran, dan saya kira Camus berlebih-lebihan, tapi saya juga ingin kembali kepada dorongan untuk merayakan yang interior. Mungkin di sini kita bisa memakai kata yang tak kalah riskannya: nostalgia. Saya ingat kata-kata arsitek Meksiko terkenal, Luis Barragán, (1902-1988): “nostalgia adalah kesadaran puitis tentang masa lalu pribadi kita”.

Kota-kota perlu membuat peluang bagi “kesadaran puitis” itu—dengan kata lain, momen nostalgik itu—sebagaimana modernitas memerlukan antidotnya. “Masa lalu pribadi” dalam konteks ini adalah tafsir atas waktu yang melepaskan diri dari waktu eksterior, ketika kota-kota besar dibangun sebagai ruang “geografis”, dengan perspektif seorang penyusun peta dan perencana.

Dengan “masa lalu pribadi” itulah orang sehari-hari menyusuri jalan dan gang-gangnya. Di sanalah kita akan menemukan kota sebagai apa yang dikatakan Michel de Certeau: pelbagai ruang “migrasional”. Dengan itu kita akan tahu sebuah peta adalah sebuah hasil reduksi, dan sebuah rencana selalu mengandung represi. Hanya dalam momen jalan-jalan kita menemukan yang lebih hidup meskipun sama-sama tak lengkap. Dalam kiasan de Certeau, jalan-jalan adalah sebuah sajak panjang yang mempermainkan organisasi ruang.

Maka saya percaya, perlu ada imajinasi arsitektural yang hendak merayakan nostalgia sebagai kesadaran puitis tentang masa lalu yang intim—sesuatu yang ditunjukkan oleh para pemenang “Penghargaan A Teeuw” 2007 dari Jakarta. Ketika Marco Kusumawijaya, salah seorang angota juri, menilai mereka sebagai orang-orang yang telah “memberi kesempatan kepada sejarah mewujud nyata dan dicintai melalui arsitektur”, saya lebih memberi tekanan kepada kata mewujud dan dicintai. Bagi saya, dengan demikian mereka mengingatkan bahwa sebuah kota membutuhkan sebuah “sajak panjang”, dan tak hanya harus didirikan dengan ketidak-sabaran.

Jakarta, 15 Agustus 2007

GOENAWAN MOHAMAD Penyair, Pendiri Majalah Tempo

(Diolah kembali dari pidato untuk menghormati para penerima “Penghargaan A Teeuw” 2007: Soedarmadji Damais, Wastu Pragantha Zhong, dan Han Awal di Erasmus Huis, Jakarta, 10 Agustus 2007)

Dimuat di Kompas 1 September 2007

Gelembung-gelembung itu terbang meninggi dan meliuk ditiup angin. Beberapa gelembung melintasi segerombolan orang. Sebuah gelembung sanggup bertahan cukup lama, hingga menabrak lampu taman, tidak jauh dari seorang anak kecil yang berusaha melontarkan mainan “putar-putaran”nya. Setelah berusaha beberapa kali, akhirnya anak kecil itu berhasil melontarkan mainan yang terbuat dari bambu dan kertas mika itu. Wussh…Mainan itu terlontar ke atas dan turun ke bumi sambil berputar-putar, sesuai namanya.

Hampir setiap sore kita sekarang bisa menikmati pemandangan menyenangkan tersebut di Taman Bungkul, Surabaya. Sejak dibuka untuk umum pada 21 Maret 2007 lalu, Taman Bungkul selalu ramai didatangi warga Surabaya. Sejak direnovasi, Taman Bungkul memang terlihat lebih hidup. Di taman itu, warga Surabaya bisa melakukan banyak hal, tidak sekedar jalan-jalan. Bagi yang sekedar jalan-jalan menghabiskan sore hari, jalan di Taman Bungkul sudah sangat memadai. Bagi yang gemar “Extreme Sports”, di Taman Bungkul tersedia arena permainan Skateboard dan BMX. Bagi yang sudah berkeluarga, anak-anak dijamin akan senang sekali bermain di Taman Bungkul.

Keramaian semacam itu berbeda dengan keramaian sebelum Taman Bungkul direnovasi. Taman Bungkul terkenal sebagai tempat rapat umum partai politik (terutama pada saat pemilihan umum), tempat demonstrasi, dan tempat peziarahan.

Tempat peziarahan? Ya. Banyak peziarah, baik dari Kota Surabaya maupun daerah lain seperti Kediri, Banyuwangi, Gresik, dan Lamongan, yang berkunjung secara berombongan (Kompas, 24/4/1999). Karena di Taman Bungkul terletak makam Mbah Bungkul yang merupakan Boleh jadi Mbah Bungkul dapat dikategorikan sebagai wali lokal, suatu konsep sejarawan UGM Sartono Kartodirdjo untuk menyebut tokoh Islamisasi tingkat lokal. Keberadaan dia sejajar dengan Syeh Abdul Muhyi (Tasikmalaya), Sunan Geseng (Magelang), Sunan Tembayat (Klaten), Ki Ageng Gribig (Klaten), Sunan Panggung (Tegal), Sunan Prapen (Gresik), dan wali lokal yang lain (Kompas Jawa Timur, 6/8/2007).

Renovasi Taman Bungkul paling tidak bisa sedikit memenuhi kebutuhan spasialitas warga Surabaya. Terlebih setelah sekian lama dihimpit pembangunan mal-mal baru. Pembangunan mal-mal itu memang menyediakan ruang, tapi sama sekali bukan ruang ekspresi atau pemenuhan kebutuhan spasialitas warga Surabaya. Di selasar-selasar dan hall mal, warga Surabaya dipaksa untuk berjalan, membeli, atau pulang dalam perasaan sumpek karena tidak mampu membeli berbagai macam barang yang dipajang di mal.

Sekarang yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah konsistensi dalam perawatan. Selain itu pembangunan atau peremajaan taman di wilayah lain kota Surabaya. Taman Bungkul tentunya tidak akan mampu menampung kebutuhan spasialitas warga Surabaya. Akan lebih baik jika ada pembangunan atau peremajaan serupa di wilayah Surabaya Utara, Selatan, Barat, dan Timur.

Sebentar. Bukankah di Surabaya Barat sudah ada banyak sekali taman? Lihatlah di perumahan-perumahan mewah yang menjamur di wilayah Surabaya Barat.

Ternyata bukan taman mewah dengan penataan yang indah dan dibangun dengan dana besar yang ingin dinikmati warga Surabaya, tapi cukup ruang terbuka yang aman dan sehat serta dihiasi dengan pohon-pohon rindang. Mungkin itulah pelajaran yang kita dapat dari renovasi Taman Bungkul.

 

Di kota-kota besar Indonesia, mungkin kita jarang sekali menemukan trotoar-trotoar yang dipenuhi oleh para pejalan kaki yang berjalan tergegas. Mungkin hanya di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia, itu pun pada jam-jam tertentu, pada jam makan siang misalnya. Setelah itu, trotoar biasanya lebih banyak kita saksikan digunakan oleh para pedagang kaki lima dan orang-orang yang menunggu angkutan umum.

Tulisan ini tidak berniat mencari penyebab mengapa trotoar diIndonesia tidak berfungsi, apalagi menyalahkan para pedagang kakilima. Tulisan ini hanyalah kumpulan transkripsi dari beberapa wawancara lepas dengan beberapa narasumber yang dilakukan antara bulan Februari-April 2007 di beberapa kota di Indonesia. Itu pun sebenarnya tidak diniatkan sebagai wawancara, melainkan hanya serangkaian obrolan yang kemudian berujung pada pembicaraan mengenai jalan kaki.

Kuzzy: Banyak Hotspot di Malioboro

Kuswidiantoro (27 tahun), warga Sendowo,
Yogyakarta, menuturkan bahwa pengalaman berjalan kakinya yang paling menarik adalah ketika berjalan kaki menyusuri Jalan Malioboro bersama dengan seorang temannya. Saat itu dia menghabiskan waktu kurang lebih dua jam dan menggunakan trotoar sebelah barat. “Sebenarnya niatnya mau lewat yang sisi timur, tapi terlalu sesak, banyak pedagang kaki
lima.” Mereka memulai perjalanan dari Stasiun Tugu, mampir di Jalan Pajeksan, dan berakhir di Alun-alun Kidul. Ketika ditanya apakah berjalan kaki itu sambil mabuk, dengan cepat Kuswidiantoro menangkis, “lho warung lapennya khan belum buka kalau sore, lagian di sepanjang Jalan Malioboro hingga Alun-alun Selatan banyak hotspot.” Yang dimaksud dengan hotspot ternyata bukan tempat akses internet nirkabel, tapi adalah tempat menarik yang bisa dijadikan tempat rehat sejenak sambil memandangi keramaian jalan dan manusia yang melintasi trotoar. Pengalaman berjalan kakinya yang paling tidak menarik adalah saat melintasi perempatan Depok di Jalan Kaliurang. Menurut Kuswidiantoro, yang akrab dipanggil Kuzzy di kalangan teman-temannya ini, berjalan kaki di Yogyakarta sekarang semakin tidak menarik karena kondisi trotoar sangat tidak memadai dan sering kali dipadati oleh pedagang kaki lima. Bahkan di Jalan Malioboro, yang sebenarnya lebih tepat dinikmati sambil berjalan kaki. Lebih lanjut, Kuzz menjelaskan bahwa pengalaman berjalan kakinya lebih banyak diisi pengalaman yang tidak mengenakkan. Hal itu disebabkan karena “desakan ekonomi dan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah”. Kedua hal itu, menurut Kuzzy, membuat trotoar di Yogyakarta tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Olop: Kenangan Berjalan Kaki di Pematang Siantar

Berbeda dengan pengalaman Olop (25 tahun), mahasiswa Fakultas Elektro UGM asal kota Pematang Siantar, Sumatra Utara. Di Pematang Siantar, menurut Olop, jalan kaki masih merupakan aktivitas yang menyenangkan. Saat Olop masih duduk di bangku SMP dan SMA di Pematang Siantar dulu, dia biasa menghabiskan waktu sepulang sekolah berjalan kaki beramai-ramai bersama teman-temannya menelusuri pusat kota Pematang Siantar. Menurut Olop, jalan kaki di Pematang Siantar menyenangkan karena trotoar tidak dipenuhi dengan pedagang kaki lima seperti di Yogyakarta. Selain itu, kondisi trotoar juga cukup memadai dan luas (sekitar 3 meter). Kegiatan jalan kaki itu biasa dimulai di Jalan Diponegoro dan berujung di Pasar Horas dan memakan waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Istilah yang dulu akrab digunakan untuk menyebut berjalan kaki adalah GL (Goyang Lutut). Karena itulah, walaupun sekarang Olop sudah meninggalkan kota kelahirannya tersebut, dia masih suka berjalan kaki. Menurut Olop, berjalan kaki membuat dia “lebih menghargai keadaan di sekitar” dan “menyehatkan raga dan pikiran”

Inyo: Jalan Tunjungan Sudah Mati

Pendapat Olop yang terakhir tersebut bisa kita pahami jika kita simak keterangan dan pengalaman Inyo Rohi (30 tahun), warga kampung Kedung Tarukan, Surabaya, berikut ini:

Berjalan kaki memang melelahkan, apalagi kalau tujuannya jauh. Tapi dengan melihat dan mengalami banyak hal; mulai dari melihat peristiwa aneh hingga perjumpaan yang tidak terduga, jiwa kita akan lebih kaya. Kita sekarang ini kan terbiasa dengan yang serba cepat. Yang penting tujuannya, bukan prosesnya…

Inyo tidak mengada-ada. Dia terbiasa berjalan kaki dari tempat tinggalnya ke kantornya di kawasan Gubeng. Perjalanan yang ditempuh dalam waktu 30 menit itu memang tidak selalu dilakukannya setiap hari. Sejak dia masih kuliah di Universitas Airlangga hingga sekarang dia sudah bekerja. Biasanya dilakukan saat Inyo tidak sedang terburu-buru berangkat kerja dan setelah nongkrong di sebuah warung langganannya sepulang kerja. Beberapa ruas jalan yang dilalui Inyo, pemuda kelahiran Dili, Timor Leste ini, memang memiliki trotoar yang memadai dan bersih dari pedagang kaki lima. Tapi menurut Inyo trotoar-trotoar itu selalu kosong melompong dan “terkucilkan” dari penggunanya karena dikepung laju mobil, seperti di sepanjang Jalan Tunjungan dan Jalan Pemuda hingga Balai Kota Surabaya. Jarang sekali dia berpapasan dengan orang lain yang menggunakan trotoar tersebut. Justru di jalan yang memiliki trotoar yang tidak memadai, Inyo banyak berpapasan dengan sesama pejalan kaki. Sebenarnya alasan Inyo berjalan kaki adalah karena dia tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri. Di masa kuliah dulu, jika kondisi badan sedang tidak baik atau sedang diburu waktu, Inyo biasanya menumpang temannya atau meminjam motor temannya. Ketika ditanya soal relevansi lagu “Mlaku-mlaku Nang Tunjungan”, dengan cepat Inyo menyatakan bahwa Jalan Tunjungan sudah mati.

Panjul: Mensyukuri Anugrah Tuhan

Pengalaman Inyo tersebut agak memiliki kemiripan dengan pengalaman Panjul (25 tahun), warga Kulon Progo yang bekerja di sebuah penerbitan terkemuka di Yogyakarta. Bagi Panjul, tidak memiliki kendaraan bukan alasan baginya untuk tidak bisa pergi berjalan-jalan. “Tuhan memberi kita kaki kok tidak dimanfaatkan,” begitu alasan Panjul. Titik awal perjalanan Panjul biasanya dari Kampus UGM Bulaksumur. Dari sana biasanya Panjul berjalan ke arah selatan dan “mampir” ke LIP (Lembaga Indonesia Prancis, Jl.Sagan). Setelah puas berlama-lama di LIP, Panjul kembali berjalan ke angkringan favoritnya, di depan Bentara Budaya (Jl. Suroto). Setelah itu dia kembali berjalan kaki ke daerah Kotabaru, ke arah kantor pos besar tepatnya, dan biasanya berakhir di angkringan Lik Man. Panjul menolak istilah hotspot. Berdasarkan pengalamannya, istilah yang tepat adalah hotposts (tempat-tempat perhentian yang menarik). Karena perjalanan Panjul selalu tidak direncanakan. Dia hanya berjalan sesuka hatinya. Rute perjalanan yang tidak direncanakan itu tentu saja selalu berubah-ubah, tidak ada rute yang pasti, seperti halnya dalam pengalaman Olop dan Inyo. Hanya ada satu hal yang pasti dalam perjalanan Panjul, bahwa “perjalanan itu selalu penuh dengan ketidakpastian”. Pernah setibanya di Stasiun Tugu dari Surabaya, Panjul menghabiskan waktu di angkringan Lik Man dan kemudian berjalan kaki ke selatan menelusuri Jl. AM Sangaji dan terus ke Jl. Nyi Candrakila (d/h Jl. Monjali) sebelum akhirnya bertemu dengan temannya di sebuah Warnet.

Aktivitas Kota dan Ekspresi Dramatik Kota

Jika Kuzzy dan Olop menganggap jalan kaki sebagai kegiatan yang rekreatif, maka Inyo dan Panjul cenderung memiliki pemahaman yang lebih “mendalam” dalam berjalan kaki. Atau kalau dibuat penggolongan, maka ada dua jenis pejalan kaki, yakni yang rekreatif (seperti Kuzzy dan Olop) dan yang prokreatif (Inyo dan Panjul). Mungkin sama seperti perbedaan antara Cinta dan Rangga di film AADC yang berjalan kaki menyusuri sebuah trotoar yang indah[i] tentu berbeda dengan seorang tokoh dalam komik karya Jan Mintaraga yang berjalan kaki sendirian di malam hari menyusuri jalanan Jakarta tahun 1970an yang becek dan gelap. Pengalaman berjalan kaki kini rasanya lebih banyak dirasakan manusia Indonesia di mal atau pusat perbelanjaan. Pemerintah kota sendiri kerap menganggap trotoar sebagai ornamen kota yang pembangunannya justru tidak mengutamakan pejalan kaki, tapi bagi yang melihat trotoar itu dari kejauhan (dari dalam mobil atau dari atas motor). Di Jakarta misalnya, trotoar yang sudah luas malah diberi ruang untuk bebungaan dan menyempitkan ruang untuk para pejalan kaki. Jane Jacobs (1961) memandang bahwa jalan adalah urat nadi sebuah kota, tempat bertemunya warga kota sekaligus tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Lebih jauh Jacobs menjelaskan bahwa aktivitas seremeh apa pun di jalan adalah sebuah tindakan yang sarat dengan ekspresi dramatik. Hal-hal kecil itu justru adalah hal yang sangat vital bagi perkembangan jiwa kota dan segenap warganya, yang membuat sebuah kota terasa begitu hidup. Mungkin karena itu dengan lancar Katon Bagaskara menciptakan lagu tentang Yogyakarta, Leo Kristi tentang wilayah Kiaracondong di Bandung dan tentang Surabaya. Para pengembang perumahan sekarang menyadari betul dengan yang disebut “ekspresi dramatik” oleh Jane Jacobs tersebut. Mereka rela mengeluarkan uang untuk membangun kawasan bagi pejalan kaki dan aktivitas warga. Mungkin karena terlalu sering memperhatikan kota dari jarak jauh (dari lembaran cetak biru pengembangan kota, maket-maket, dan proposal), para perencana pembangunan kota dan pemerintah kota di Indonesia sering kali abai dengan hal-hal kecil dalam pembangunan kota. Mungkin mereka harus sering berjalan kaki menyusuri jalanan kota mereka masing-masing.

Referensi: Jane Jacobs (1992). The Death and Life of Great American Cities.
New York: Vintage Books.

 

---

[i] Trotoar yang indah dan hidup sering sekali digunakan sebagai adegan pemanis dalam film-film
Indonesia sekarang ini.

 

 

Kota: Bentuk peralihan dari hidup petani menuju hidup kota di Timur Tengah berlalu dari dasa abad ketujuh menuju dasa abad ketiga. Hal itu penting sekali bagi tahap perkembangan kebudayaan umat manusia. Persekutuan kelompok desa yang terutama terpusat pada usaha produksi makanan itu berkembang menuju masyarakat yang berbeda dan memiliki berbagai pekerjaan dengan kelompok jabatan baru seperti: tukang, pedagang, prajurit, pegawai, penulis, dan imam. Mereka membentuk sistem yang bertingkatan mengenai kekuasaan pengaruh dan haknya. Pada puncaknya bertumbuh sebuah pemusatan jenis kekuasaan teokratis, monarkis, atau aristokratis.

Hasil usaha rohani dari terpenting dalam kebudayaan kota adalah penemuan tulisan (abjad; Bahasa Ibrani, hieroglif, tulisan paku). Sebuah bentuk pendahulu yang lebih tua daripada puncak kebudayaan kota dibuktikan dari bukit tempat tinggal di Yeriko (dasa abad 7-6). Corak yang benar-benar bersifat kota di Palestina baru muncul pada kebudayaan tembaga. Kota-kota pada zaman ini (sekitar 3200-1200 SM) tanpa pengecualian selalu diperkuat dengan tembok-tembok yang kuat.

Kota-kota adalah negara kerdil yang berdiri sendiri dan sering saling bersaing dengan susunan masyarakat yang feodal. Dinasti yang berkuasa di Akropolis memerintah sekelompok rakyat yang tidak bebas, yang rumahnya miskin berdesakan di dalam lingkungan yang sempit (misalnya kota Yeriko pada awal zaman tembaga itu luasnya sekitar 225 x 80 meter). Kota-kota itu lebih mudah dimengerti dengan adanya tempat perlindungan dan tempat penyimpanan barang-barang dan tempat kediaman.

Bangsa Israel yang masuk ke Kanaan dari daerah padang stepa itu terasing dari kehidupan kota sampai waktu yang lama. Bagi mereka kehidupan kota nampak sebagai keangkuhan manusia (Kej. 11:1-9) dan kejahatan (19:1-28). Tempat-tempat pertama yang mereka kelilingi dengan tembok itu mirip dengan sebuah kota. Tempat-tempat itu semata-mata adalah tempat tinggal bagi para petani ladang. Di situ para penatua memegang tampuk pimpinan. Dengan pembentukan negara bagi bangsa Israel, barulah timbul proses urbanisasi (dan Kanaanisasi) dengan titik-titik pusat Yerusalem dan Samaria (: kenisah, istana, pusat-pusat pemerintahan dengan susunan tingkat atas yang dibentuk oleh para pegawai raja). Sebuah corak kota yang baru, ditemukan pada zaman Helenis, yang ditentukan oleh bentuk polis Yunani. Pada kedua sisi jalan utama yang lebar dibuatkan susunan-susunan persegi seperti pada papan catur. Di situ ada bagian-bagian yang diberi ketentuan-ketentuan lingkup-lingkup yang diatur untuk halaman umum dan bangunan-bangunan umum (Maresya). Kota-kota Romawi (Gerasa) mempersatukan tempat-tempat kediaman dalam bentuk salib. Suatu ciri khas kota Romawi adalah banyaknya gedung umum yang besar-besar. Keadaan otonom pada zaman Helenis tetap dipegang oleh kota-kota itu pada kekuasaan Romawi. Paling tidak mereka mempertahankan kebebasan agama, yurisdiksi, dan administrasi. Pimpinan, Dewan Penasihat dan Sidang Rakyat (atau mahkamah agama di Yerusalem) hanya terbuka bagi mereka yang memiliki hak warga negara. Dari situlah timbul cara bicara kiasan tentang kota Yerusalem surgawi ( Gal. 4: 25-26; Ibr. 11: 10.16; Why 21:2). Di situ umat Kristen menikmati hak warga negara dan tidak perlu memandang dirinya menjadi orang asing dan tamu (Ef. 2:19; Ibr. 11-13; 1 Ptr 2:11). Lihat juga Benteng

 

Sumber: Haag, Herbert (1992), Kamus Alkitab, Ende: Penerbit Nusa Indah.

Seorang teman saya akhir-akhir cukup gelisah mendapati beberapa fakta, yaitu bahwa Surabaya kerap terlewatkan begitu saja dalam sebuah rangkaian acara kebudayaan. Dari Jakarta, rangkaian itu biasanya mampir di Bandung, Yogyakarta, dan kota di Jawa Timur yang dituju malah Malang. Tidak habis dia berpikir, mengapa bisa seperti itu. Bukankah di Surabaya ada banyak gedung pertunjukan kesenian yang memadai, bukankah warga Surabaya relatif lebih banyak dan lebih makmur daripada warga Malang?
Alasannya tersebut lebih masuk akal jika melihat banyaknya rangkaian acara yang agak atau seolah “berbau kebudayaan” di Surabaya, seperti peluncuran produk yang melibatkan sebuah kelompok musik kontemporer atau peluncuran novel karya artis ibukota. Dan bukankah tur JIFFEST selalu mampir di Surabaya?
Tapi tetap saja dia gelisah. Kemudian dia menyamakan kondisi Surabaya dengan Makassar dan Bali (mungkin Denpasar maksudnya). Di kedua kota yang dia sebut sebagai pembanding itu, perkembangan kebudayaan juga tidak terlalu menggembirakan. Di Bali kebudayaan memang sangat hidup, tapi kebudayaan yang untuk dijual bagi para turis yang datang berlibur ke Bali. Sedangkan Makassar lebih karena suasana industrialnya.
Nah, jadi apa masalahnya dengan Surabaya? Sekalipun tidak terlalu banyak, Surabaya toh juga sudah menyumbangkan individu-individu yang memajukan kehidupan kebudayaan Indonesia. Entah itu penulis, musisi, pelawak, pakar arsitektur, atau pakar kebudayaan. Sekarang juga banyak kita lihat kemunculan pusat-pusat kebudayaan alternatif di Surabaya, mulai dari galeri hingga toko buku komunitas.
Dengan cepat dia menyanggah pernyataan saya tersebut. Memang benar bahwa ada “beberapa” warga Surabaya yang memiliki sumbangan bagi perkembangan kebudayaan Indonesia. Tapi tidak demikian dengan Kota Surabaya itu sendiri. Di Surabaya kita tidak bisa menemukan ruang publik yang bisa difungsikan warga Surabaya sebagai sebuah oase kebudayaan. Di ruang publik semacam itu, ada proses interaksi antara warga Surabaya dengan semangat kehidupan kota tempat mereka tinggal, ada perjumpaan sosial antara sesama warga Surabaya, dan ada pembebasan dari tekanan rutinitas sehari-hari. Surabaya sekarang ini sudah terlalu penuh dengan mal dan perumahan mewah yang menutup rapat dirinya. Memang benar bahwa kemunculan pusat-pusat kebudayaan alternatif, seperti yang sebut tadi, bisa menyegarkan atmosfer kebudayaan Surabaya yang selama ini terlalu banyak berkutat di Dewan Kesenian Surabaya dan Dewan Kesenian Jawa Timur. Tapi sejauh mana galeri-galeri dan toko-toko buku komunitas itu bisa berkembang?
Menurut Jane Jacobs (1992), sebuah kota harus “memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada semua orang, karena [kota] diciptakan oleh semua orang.” Tanpa memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada semua orang, sebuah kota tidak ubahnya sebuah labirin yang akan membuat siapa saja tersesat dan merasa teralienasi. Mungkin sekarang ini Surabaya terlalu sering mengabaikan manusia dalam membuat penawaran, dengan menawarkan daerah industri, mal, atau ruko (rumah toko). Malang yang kota kecil itu saja memiliki sebuah perpustakaan daerah yang cukup nyaman, kata teman saya dengan raut muka yang serius cenderung sedih. Saya tidak mau berpandangan pesimis seperti dia dalam memandang Surabaya, tapi kenyataan memang kerap membuat kita harus menelan pil pahit.

Referensi:
Jane Jacobs (1992), The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books.

Sebagai kota kebudayaan, Yogyakarta seharusnya menggunakan pendekatan keamanan yang lebih memiliki warna budaya. Tentunya agak pincang diskusi ini jika kemudian prajurit Keraton Yogyakarta dibandingkan dengan Pecalang di Bali. Sementara Pecalang adalah sebuah unit pengamanan yang diusahakan oleh tata adat masyarakat Bali, prajurit Keraton Yogyakarta adalah hasil dan perangkat tata kenegaraan Mataram.

Sejak abad 17, prajurit Keraton Yogyakarta telah menjaga Yogyakarta dan menjelajah Jawa. Di bawah pendudukan Belanda, peran kemiliteran mereka mengalami kemunduran. Setelah dibubarkan oleh pemerintahan militer pendudukan Jepang pada tahun 1942, baru pada tahun 1970 (25 tahun setelah kemerdekaan RI dan bergabungnya Kesultanan Yogyakarta dengan RI) prajurit keraton dihidupkan kembali sekalipun tidak utuh semua Bregada (kesatuan). Dengan demikian, tindakan penghidupan kembali Prajurit Kraton tentunya tidak atas dasar pertimbangan militer. Dan bahkan bisa jadi tidak dilakukan di bawah bayang-bayang romantisme kebesaran mereka.

Sejak tahun 1970, 10 Bregada (kesatuan) Prajurit Keraton Yogyakarta (Prajurit Wirobrojo, Prajurit Dhaeng, Prajurit Patangpuluh, Prajurit Jogokaryo, Prajurit Mantrijero, Prajurit Prawirotomo, Prajurit Ketanggung, Prajurit Nyutro, Prajurit Surokarso dan Prajurit Bugis) bisa disaksikan masyarakat Yogyakarta pada setiap upacara Garebeg Mulud, Garebeg Besar dan Garebeg Syawal, di alun-alun utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam upacara Garebeg Syawal yang baru saja berlalu, saya berkesempatan menyaksikan kembali secara langsung prajurit-prajurit Kraton. Sekalipun kebanyakan sudah berusia lanjut dan sepertinya kurang leluasa bergerak dengan seragam yang “ribet”, mereka melakukan tugasnya dengan penuh semangat. Tidak jauh dari lokasi upacara Garebeg syawal, di Mirota Batik Jl. Malioboro, patung-patung prajurit Bugisan, Prawirotaman, tampak berdiri berdampingan dengan patung-patung serdadu Yunani Kuno. Ada kebetulan yang pahit dengan pemandangan itu. Patung prajurit Yunani kuno (sekalipun warisan kebudayaan Yunani masih lestari) yang sudah lama lenyap, berdiri berdampingan dengan patung-patung prajurit Kraton Yogyakarta. Seakan posisi mereka dalam sejarah Yogyakarta sudah ditetapkan; siap digerus waktu dan hilang.

Prajurit Kraton semestinya mendapatkan tempat pula dalam posisi “keistimewaan” DIY. Tempat yang memungkinkan mereka untuk bisa menyelami masyarakat Yogyakarta dan memelihara nuansa budaya kota Yogyakarta. Namun hal ini sama sekali tidak didasari pemikiran bahwa peran prajurit Kraton sekarang ini tidak ada. Di Bali kita lihat, bagaimana Pecalang masih memiliki peranan yang kuat dalam tata masyarakat Bali, tanpa membuat masyarakat Bali menjadi masyarakat yang militeristik. Beberapa anggapan memang memandang bahwa pecalang adalah perwujudan sisi Bali yang keras. Namun kehadiran mereka sebenarnya adalah perpanjangan nafas kebudayaan Bali dalam sistem keamanan masyarakat. Sistem yang sudah lama meninggalkan kebijakan lokal masyarakat Indonesia dalam hal pengamanan. Pamong praja dewasa ini misalnya, lebih senang menggusur rumah daripada melayani keluhan masyarakat. Selain menambah keamanan, Prajurit Keraton tentunya akan semakin memperkuat kadar keistimewaan DIY serta kadar tawaran pariwisata DIY.